Foto : Ilustrasi AI
Gorontalo. Pernyataan keras Menteri Kebudayaan Fadli Zon terkait pembongkaran eks Rumah Jawatan Kantor Pos yang berkaitan dengan cagar budaya justru memunculkan babak baru.
Wali Kota Gorontalo dikabarkan menempuh langkah hukum melaporkan Fadli Zon ke Mabes Polri. Sebuah respons yang ekstrim, terlebih Fadli Zon bukan sekadar Menteri Kebudayaan, tetapi juga sebagai wakil ketua umum Dewan pimpinan pusat Gerindra.
Wali Kota Gorontalo “yang mengaku” sebagai Ketua Dewan Penasihat DPD Partai Gerindra Provinsi Gorontalo kini berada dalam posisi berhadapan dengan pimpinan pusat. Ini sebuah anomali untuk sebuah partai “komando”.
Di titik inilah nama El Nino M. Husain Mohi ikut menarik perhatian. Legislator DPR RI yang dikenal kerap berbicara tentang kearifan nilai nilai lokal gorontalo. Ia memiliki peran membawa Wali Kota Gorontalo masuk ke Gerindra.
Ironinya, perkara yang dipersoalkan berkaitan dengan cagar budaya warisan sejarah yang semestinya dijaga sebagai rekam jejak perjuangan masyarakat Gorontalo.
Maka ketika sang walikota sedang berhadapan dengan hukum dan berhadapan dengan pimpinan Gerindra pusat maka peran aleg DPR RI ini ikut di sorot.
Publik menuntut pertanggung jawaban moral kepada El Nino atas langkah politiknya yang mendorong walikota Gorontalo masuk ke Gerindra yang membuat Gorontalo berpotensi kehilangan situs bersejarah.
About the Author
