Gorontalo, Senin,19/01/2025. Terkait kritikan yang di di lontarkan salah satu aktivitas pertambangan di gorontalo yang mempermasalahkan keterlambatan dalam pengesahan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan pemberian Ijin Pertambangan Rakyat (IPR). juru bicara Gubernur Gorontalo, Dr. Alvian Mato berikan pernyataannya.
Pertama, aktivitas tersebut tidak cukup memiliki pengetahuan tentang regulasi pertambangan dan tidak mengerti persoalan. Kedua, sudah ada 10 blok wilayah pertambangan rakyat di tetapkan di pohuwato yang di ikhtiarkan pemerintah gorontalo, jadi tidak ada yang terlambat. ketiga, terkait belum keluarnya izin pertambangan rakyat, itu wajib harus di urus oleh koperasi atau perorangan. Tidak mungkin gubernur mengeluarkan IPR tanpa ada yang mengajukan permohonan. Ibarat SIM, tidak mungkin polisi mengeluarkan SIM bagi yang tidak mengurusnya.
Jadi WPR sudah ada, tinggal IPR yang wajib di urus oleh kelompok masyarakt. Untuk mempermudah proses izin pertambangan rakyat gubernur telah membentuk tim percepatan IPR. Itulah komitmen tinggi yaang di tunjukan oleh gubernur Gorontalo.