Gorontalo, 27 November 2025 — Polemik seputar pelaksanaan kegiatan Gorontalo Half Marathon (GHM) mencapai babak baru. Setelah sebelumnya bersikukuh tidak akan menerbitkan rekomendasi, Wali Kota Gorontalo akhirnya mengeluarkan surat rekomendasi tanpa syarat, menyusul dinamika politik dan koordinasi intens di tingkat provinsi.
Keputusan ini diambil tidak lama setelah pertemuan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang dipimpin Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail, pada 26 November 2025. Pertemuan tersebut dihadiri oleh Wakapolda Gorontalo, Danrem 133/Nani Wartabone, dan perwakilan Kejaksaan Tinggi Gorontalo, dengan salah satu agenda utama membahas kelanjutan skema pelaksanaan GHM yang sempat tersendat di tingkat pemerintah kota.
Dikutip dari beberapa sumber, Gubernur Gusnar Ismail menyampaikan sikap tegas terkait kelanjutan kegiatan tersebut.
“Skema GHM tetap mengacu pada rancangan yang sejak awal disusun panitia. Jika rekomendasi tidak juga dikeluarkan hingga 30 November, maka seluruh pelaksanaan akan diambil alih oleh Polda Gorontalo,” tegas Gubernur pada Rabu (26/11/2025).
Pernyataan tersebut dinilai sebagai sinyal kuat bahwa pemerintah provinsi tidak ingin agenda strategis daerah tersandera oleh tarik-menarik kepentingan di level kota. Hanya dalam rentang waktu kurang dari 1 x 24 jam setelah pertemuan Forkopimda, Wali Kota Gorontalo kemudian menyatakan kesiapannya menerbitkan rekomendasi.
Pada Sidang Paripurna APBD Tahun Anggaran 2026 yang digelar Kamis (27/11/2025), Wali Kota secara terbuka menyampaikan bahwa rekomendasi kegiatan GHM akan dikeluarkan. Pernyataan itu sekaligus mengakhiri ketidakpastian yang sebelumnya menyelimuti pelaksanaan event tersebut.
Sebelumnya, Wali Kota dikabarkan “ngotot” menahan penerbitan rekomendasi dengan berbagai pertimbangan administratif dan kebijakan. Namun, posisi yang kian sulit di tengah sikap tegas gubernur dan keterlibatan unsur kepolisian serta aparat penegak hukum membuat ruang manuver pemerintah kota semakin terbatas.
Pada akhirnya, Wali Kota memilih melunak dan menerbitkan rekomendasi tanpa syarat, yang oleh sejumlah pengamat politik lokal dinilai sebagai bentuk “penyerahan” atas tekanan konstelasi politik dan keamanan di daerah.
Dengan terbitnya rekomendasi tersebut, panitia pelaksana GHM kini dapat kembali bergerak menuntaskan persiapan kegiatan. Pemerintah provinsi menegaskan bahwa GHM akan tetap dijalankan sesuai skema awal, dengan pengawasan ketat agar kegiatan tersebut tidak hanya menjadi agenda seremonial, tetapi juga memberi dampak nyata bagi promosi budaya dan perekonomian Gorontalo.
Kisah tarik-ulur rekomendasi GHM ini menjadi cerminan bagaimana kebijakan publik kerap berada di persimpangan antara pertimbangan politis, administratif, dan tekanan publik sekaligus menunjukkan peran penting koordinasi lintas lembaga dalam memastikan program strategis daerah dapat tetap berjalan.
About the Author
